Nagan Raya: Sebelumnya masyarakat Kecamatan Darul Makmur yang memiliki sengketa lahan dengan pihak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Surya Panen Subur (SPS) menggelar aksi didepan Kantor Bupati Nagan Raya.
Masyarakat meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengambil sikap tegas menangani persoalan HGU perusahaan yang memiliki hingga kini masih berselisih dengan pihak SPS. Sehingga persoalannya tidak terus berlarut.
Hingga saat ini, persoalan tersebut sudah empat tahun mengambang tanpa ada titik terang. Tentunya hal itu membuat masyarakat gerah. Hingga akhirnya menggelar aksi didepan Kantor Bupati.
Melalaui surat yang dikeluarkan saat itu, jelas disebutkan kalau pihak SPS harus menghentikan aktifitas sementara waktu, sebelum persoalan sengketa lahan tersebut dituntaskan.
Disebutkan pula, kalau tanggal 8 Desember masyarakat dan pihak SPS untuk melakukan pertemuan guna menyelesaikan persoalan tersebut.
Namun, ketika dilakukan pertemuan di ruang kerja Wakil Bupati Nagan Raya, kedua belah pihak saling bersibaku mempertahankan lahan yang luasnya tidak kurang 2000 hektar di Kecamatan Darul Makmur.
Kepada wartawan, Ketua Kelompok Tani Makmur Mulia Gampong Kayei Unoe Mazri Ab mengatakan. Pihaknya merasa sangat kecewa dengan tindakan yang dilakukan perusahaan, karena tidak mengindahkan surat putusan yang dikeluarkan Pemda Nagan Raya untuk menghentikan Aktifitas.
“Surat dari Pemda menyebutkan untuk menghentikan aktifitas sementara, selama persoalan sengketa lahan tersebut belum selesai. Fakta yang terjadi, pihak SPS tetap melaksanakan aktifitas,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga berencana akan menyegel lahan mereka. Sebab, apa yang dilakukan SPS selama ini menurutnya sudah sangat meresahkan warga. Sehingga menurutnya pantas kiranya warga melakukan penyegelan terhadap lahan 2000 hektar tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar