Medan; Indikasi kecurangan yang sudah, sedang dan akan terjadi dalam penyelenggaraan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipis (CPNS) di seluruh wilayah Sumut dan Medan dalam waktu dekat ini, harus dijaga ketat.
Penegasan itu disampaikan Sudhiarto selaku Ketua Pemantau Tingkat Wilayah (LPPP-NKRI) Minggu (24/10). Sehubungan pelaksanaan penerimaan CPNS di Sumut dan Medan yang sudah diambang pintu.
Dikatakannya, penyelenggaraan penerimaan CPNS diserahkan kepada masing-masing Kab/Kota sebagai pantia penerima, dalam hal ini Badan Kepegawaian daerah (BKD) yang menentukan lembaga/pendidikan/perguruan tinggi negeri sebagai instansi yang punya kewenangan membuat soal ujian dan menilai hasil ujian tersebut.
Pada penerimaan CPNS tahun 2009, jelasnya lagi, masih banyak keluhan masyarakat tentang indikasi kecurangan-kecurangan dan sampai saat ini belum ditindaklanjuti. Hal itu, karena pihak aparat hukum juga belum terlihat untuk berbuat untuk melakukan upaya pencegahan.
Ditambahkannya, semakin ketatnya pengawasan dan gebrakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat pada pejabat dan legislatif melirik ajang ini sebagai lahan baru yang relativ tidak perlu dipertanggungawabkan.
Lebih menyedihkan lagi, kalau kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh pejabat penegak hukum di daerah ini untuk mengambil bagian dari permainan kotor sehingga kembali berjalan mulus.
Untuk itu, lanjutnya lagi, LKPP-NKRI Sumut berkomitmen untuk memantau, mengawasi dan memfokuskan mata rantai praktek kejahatan ini,
"Kami sudah menugaskan para pemantau di daerah-daerah untuk melakukan investigasi serta menerima pengaduan masyarakat. Kami juga menerima pengaduan masyarakat melalui telefon selular langsung maupun SMS di nomor 0821.60.600.234, untuk ditindaklanjuti, " tegas Sudhiarto. //Erw*
Tidak ada komentar:
Posting Komentar