Hentikan Operasional Plat Hitam dan Blue Bird

Hentikan Operasional Plat Hitam dan Blue Bird

Jika di Istana Negara sekira ribuan masyarakat pada 20 oktober menggelar aksi mendesak Susilo Bambang Yudhoyono turun sebagai presiden karena dianggap gagal. Sama halnya di Sumatera Utara desakan dan kritisan terhadap pemerintah baik kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota maupun pemerintah kabupaten datang dari para supir.

Puluhan supir angkutan umum dan taksi yang menamakan diri, Keluarga Besar Supir dan Pemilik (Kesper) menggelar aksi mendesak pemerintah, menghentikan oprasional plat hitam mencari sewa, serta taksi Blue Bird, kemudian kutipan liar. di pelataran Pemko Jalan Raden Saleh, Rabu (20/10).

Dalam statementnya, Koordinator Aksi, Israel Situmeang menegaskan, pada era reformasi saat ini supir di eksploitasi oleh penguasa lewat kutipan-kutipan pajak kendaraan khususnya angkutan umum dan taksi.

Dibeberkannya, akibat dari kutipan-kutipan pajak kendaraan angkutan umum tersebut, pemilik atau supir angkutan umum harus merogoh koceknya 9 juta pertahun. Namun meski telah merogoh kocek sebesar itu, kenyamanan dalam berusaha tak ada jaminan dari pemerintah, khususnya dalam mencari sewa.

Artinya pemerintah dalam hal ini hanya mengutamakan kutipan-kutipan pajak dan tidak memikirkan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan usaha khususnya para supir dan pemilik usaha jasa angkutan umum itu.

"Angkutan umum di luar pajak kendaraan, jelas-jelas telah membayar lebih pajak lainnya seperti Izin Trayek, Izin terminal sebagai legalitas untuk mencari sewa. Faktanya dilapangan masih harus berbenturan dengan perusahaan plat hitam yang tidak memiliki legalitas mencari sewa," ungkapnya.

Seharusnya, pemerintah maupun penegak hukum bisa menghargai kewajiban angkutan umum itu, membayar pajak untuk menyumbangkan PAD dengan memberikan jaminan terhadap kenyamanan berusaha.

Untuk itu, tegasnya, meminta pemerintah mencopot menteri perhubungan karena tidak dapat memberi kenyamanan dalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat, dan tak mampu memenej angkutan jasa perhubungan baik antar kota maupun dalam kota, khsusunya di Sumatera Utara.

oleh karenanya, jelas Israel, pemerintah harus menghentikan pengeoperasian palat hitam yang mencari sewa seperti kendaraan jenis Inova, Kijang Kapusl, APV maupun L-300. Sehingga para supir dan pemilik angkutan umum tidak semakin terpuruk dalam menjalankan usahanya.

Selain itu, dia juga meminta pengehentian pengoperasian Taxi Blue Bird di kota Medan, pasalnya, jenis taksi merek dari negri jiran bambu tersebut, yang terbilang murah dapat merusak tatanan perekonomian secara menyeluruh yakni bagi pemilik dan supir taksi yang sebelumnya telah bersusah payah membangun usaha angkutan umum.

Artinya pemilik taksi lainnya di kota Medan yang saat ini berjumlah lebih kurang 700 armada dan sebelumnya telah menjalankan usahanya dengan menggunakan kendaraan produk jepang yang harganya terbilang mahal, tentunya akan merugi secara drastis dengan masuknya Blue Bird.

Selain merusak tatanan ekonomi para angkutan jasa umum, jalanan di kota Medan juga dinilai belum mampu menampung kepadatan armada saat ini, sehingga dengan masuknya armada blue bird secara besar-besaran hanya akan menambah kemacetan saja.